Soal CPNS dan Kunci Jawaban TWK- TIU - TKP bagian ke-3 - Hallo sahabat Semua Ada Disini, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Soal CPNS dan Kunci Jawaban TWK- TIU - TKP bagian ke-3, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel tes sleksi CPNS, Artikel TWK- TIU - TKP bagian ke-3, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Soal CPNS dan Kunci Jawaban TWK- TIU - TKP bagian ke-3
link : Soal CPNS dan Kunci Jawaban TWK- TIU - TKP bagian ke-3

Soal CPNS dan Kunci Jawaban TWK- TIU - TKP bagian ke-3

TWK- TIU - TKP bagian ke-3

Latihan Soal CPNS Indonesia (LSCI)- Berikut ini merupkana kelanjutan dari soal CPNS TWK - TUI - TKP bagian  1 dan 2, yang bisa membantu anda dalam mempelajari dan mempersiapkan srategi untuk menghadapi tes sleksi CPNS 2015 di tahun yang mendatang, soal - soal ini merupakan pembahasan dari soal - soal yang pernah di ujiakan dari tahun - ketahun, semoga ini bisa membantu anda untuk menghadapi sleksi CPNS.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PIAGAM JAKARTA

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai (lah) kepada saat jang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan
dengan ini kemerdekaannja. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
Merdeka jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indnesia, jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemelukpemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat
Indonesia.

LIHAT KALIMAT:
- maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia (dalam pembukaan UUD)
- maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia (piagam Jakarta)

9) Lembaga Perwakilan bukan merupakan bangunan politis, tetapi merupakan bangunan masyarakat (social). Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam Lembaga Perwakilan ini tercermin lapisan-lapisan masyarakat, merupakan pandangan dari …..
A. Teori Mandat
B. Teori Organ
C. Teori Sosiologi Rieker
D. Teori Hukum Objektif

JAWABAN:
C. Teori Sosiologi Rieker.
Menurut Teori Sosiologi Rieker, bahwa Lembaga Perwakilan bukan merupakan bangunan politis, tetapi merupakan bangunan masyarakat (social). Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam Lembaga Perwakilan ini tercermin lapisan-lapisan masyarakat.
Adapun:
- Teori Mandat bahwa si wakil dianggap duduk di Lembaga Perwakilan karena memperoleh mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. - Teori Organ ini bahwa negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alatalat perlengkapannya, seperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat, yang
semuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung sama lain. - Menurut Teori Hukum Objektif, bahwa dasar hubungan antara rakyat dan Parlemen adalah Solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat, sedangkan rakyat tak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah.

10) Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966, kecuali….
A. Didirikan dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebagai pengganti DPR peralihan yang dibubarkan dengan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960.
B. Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, seperti hak bertanya, dan hak interpelasi.
C. Membiarkan badan eksekutif mengadakan penetapan-penetapan Presiden atas dasar Dekrit 5 Juli 1959, seolah-olah Dekrit merupakan sumber hukum baru.
D. Banyak keputusan penting (seperti pengguntingan uang, politik konfrontasi, pengambilan alih perkebunan dan perubahan asing) diputuskan di luar DPR-GR

JAWABAN:
B. Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, seperti hak bertanya, dan hak interpelasi.
Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, seperti hak bertanya, dan hak interpelasi bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960- 1966.
Adapun:
- Didirikan dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebagai pengganti DPR peralihan yang dibubarkan dengan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966.
- Membiarkan badan eksekutif mengadakan penetapan-penetapan Presiden atas dasar Dekrit 5 Juli 1959, seolah-olah Dekrit merupakan sumber hukum baru merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966.
- Banyak keputusan penting (seperti pengguntingan uang, politik konfrontasi, pengambilan alih perkebunan dan perubahan asing) diputuskan di luar DPR-GR merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966

11) Pemikiran melakukan amandemen UUD 1945 telah lama dipikirka oleh para pakar. Namun baru pada masa reformasi amandemen dapat dilakukan. Dan yang paling utama dalam amandemen UUD 1945 dalam ketatanegaraan Indonesia adalah....
A. Pembatasan bentuk alternatif kedaulatan rakyat
B. pembatasan masa jabatan presiden paling lama 10 tahun
C. pembatasan parlemen dan partai politik
D. ditentukannya kuota 30% perempuan dalam parlemen

JAWABAN:
B. Pembatasan masa jabatan presiden paling lama 10 tahun

12) Peranan pemerintah menurut model pluralis adalah sebagai pihak yang …
1. Merumuskan dan mengawasi aturan permainan (rule of game) agar persaingan tidak merusak persatuan masyarakat.
2. Memperjuangkan kepentingan para anggota kelompok kepentingan dan menjadiperantara antara kelompok kepentingan dan pemerintah.
3. Mengesahkan hasil kompromi berbagai kelompok yang bersaing menjadi keputusan politik.

JAWABAN:
B. Jawaban 1 dan 3 Benar.
Peranan pemerintah menurut model pluralis adalah sebagai pihak yang merumuskan dan mengawasi aturan permainan (rule of game) agar persaingan tidak merusak persatuan masyarakat, serta mengesahkan hasil kompromi berbagai kelompok yang bersaing menjadi keputusan politik. Sedangkan pemerintah tidak berperan dalam memperjuangkan kepentingan para anggota kelompok kepentingan dan menjadi perantara antara kelompok kepentingan dan pemerintah.

Demikian beberpa latihan soal cpns dan Kunci Jawaban TWK- TIU - TKP bagian ke-3 yag bisa mebantu anda dalam mempersiapkan tes sleksi CPNS jika anda menginginkan soal kisi - kis CPNS lebih lengkap lagi silahkan klik di sini. 
mengikuti tryout secara onlin yang berhadia puluhan alat electronik silahkan klik di sini

Demikianlah Artikel Soal CPNS dan Kunci Jawaban TWK- TIU - TKP bagian ke-3

Sekianlah artikel Soal CPNS dan Kunci Jawaban TWK- TIU - TKP bagian ke-3 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Soal CPNS dan Kunci Jawaban TWK- TIU - TKP bagian ke-3 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2015/01/soal-cpns-dan-kunci-jawaban-twk-tiu-tkp_5.html

Tweet